BNN Kabupaten Cianjur

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN CIANJUR

 
A. SEJARAH
Kabupaten Cianjur merupakan katagori kota sedang yang diapit oleh 2(dua) kota besar yaitu Jakarta dan Bandung, lintasan Kabupaten Cianjur merupakan lintasan yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi ditunjang oleh destinasi wisata yang menjanjikan sehingga mobilitas pendatang ke Kabupaten Cianjur cukup tinggi, dan cukup menguntungkan bagi aspek pariwisata yang mendatangkan PAD bagi Pemerintah Daerah.
Namun demikian tidaklah semuanya itu menguntungkan untuk kemajuan daerah dan/atau kesejahteraan masyarakat Cianjur karena potensi tersebut banyak disalahgunakan dan/atau disalah fungsikan oleh sekelompok oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ilegal dengan melakukan perdagangan ilegal Narkoba sehingga berdampak buruk bagi generasi Cianjur.
Kabupaten Cianjur secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 3.501,48 Km² dengan struktur wilayah secara topographi berbukit dan landai dihuni oleh penduduk yang pluralisme dari berbagai suku tinggal di Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Cianjur dari data tahun 2014 sebanyak 2.217.040 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.166.281 jiwa perempuan 1.050.759 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 58% per tahun serta kepadatan penduduk rata-rata 659 jiwa perKm², konsentrasi penduduk berada di wilayah utara sehingga pengembangan ekonomi di wilayah selatan dan tengah mengalami kendala untuk dikembangkan antara lain dikarenakan penduduknya masih jarang dan terpencar-pencar.
Pada dasarnya penduduk di Kabupaten Cianjur saat ini memiliki multi karakter, hal tersebut menyebabkan banyak pergeseran kebudayaan sehingga menjadikan penduduk mempunyai kepentingan secara politis.
Kabupaten Cianjur memiliki karekteristik daerah yang cukup baik menjadi suatu peluangpenting dalampotensinya terhadap peredaran gelap narkoba. Karena secara kondisi umum memiliki entry pointdan kondisi administratif meliputi letak, luas dan batas wilayah memungkinkan untuk dijadikan wilayah peredaran narkotika.

Secara geografis Kabupaten Cianjur berbatasan dengan :

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Purwakarta,
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi,
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kab.Garut

Secara geografis Kabupaten Cianjur terbagi dalam 3 bagian :

  • Wilayah Cianjur Utara,
  • Wilayah Cianjur Tengah, dan
  • Wilayah Cianjur Selatan.

 
Kabupaten Cianjur dibagi dalam 3 ( tiga ) ke wilayah administratif :
Wil. Cianjur Utara :   Kecamatan Cianjur, Cilaku Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung ,Haurwangi, Pacet, Sukaresmi,
                               Cipanas, Cugenang, Cikalongkulon, dan Mande,
Wil. Cianjr Tengah :   Kecamatan Campaka, Campakamulya, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak.
Wil.Cianjur Selatan:  Kecamatan Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, Pasirkuda Sukanagara, Pagelaran, Campakamulya, danPasirkuda.
                               Maka dengan adanya gambaran  termaksud di atas terbitnya  Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membawa angin segar bagi
                               daerah-daerah yang tinggi permasalah penyalahgunaan narkotikanya, di Pasal 64 ayat (1)” dalam rangka pecegahan dan pemberantasan                 
                               penyalahgunaanan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” maka dibentuklah badan yang secara khusus menangani permasalahan narkotika
                               melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN dan BNN dibantu oleh Satuan Kerja BNN yang berada di provinsi dan Kabupaten/kota.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Cianjur mengkaji kedua regulasi tersebut dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin lintas sektor dalam proses pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) untuk mengganti lembaga yang menangani permasalahan Napza di kabupaten Cianjur yaitu Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang ketuanya ex-officio Wakil Bupati, BNK pada waktu itu bukanlah lembaga struktural namun merupakan lembaga pemerintahan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, pada Tahun 2010 bulan Juni  melalui Surat Keputusan Bupati BNK dinyatakan dibekukan maka selama 3 (tiga) tahun Kabupaten Cianjur tidak mempunyai BNK, selanjutnya di tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Assisten Daerah I dengan Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur mengajukan proposal pembentukan BNNK Cianjur dan Kajian Akademik vertikalisasi BNNK Cianjur di Tahun 2013 ke Badan Narkotika Nasional di Jakarta.
            Tahun 2014 keluarlah bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditandatangani oleh Bupati Drs.H.Tjetjep Muchtar Soleh MM dan disetujui oleh Ketua DPRD Kab.Cianjur H.Gatot Subroto,SH.MH dengan Kepala Badan Narkotika Nasional RI yang ditandatangani oleh Kepala BNN Bapak Komisaris Jendral (Pol) Drs. Anang Iskandar.
           
B. VISI DAN MISI
Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud Badan Narkotika Nasional KabupatenCianjur mempunyai Visi yang merujuk pada Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam RENSTRA Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun2015 - 2019 adalah :

  1.  
  2.  

 Selanjutnya Badan Narkotika Kabupaten Cianjur menindak lanjuti Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud dengan mengkorelasikan karakteristik dan kondisi VisiKabupaten Cianjuryaitu :

VISI BNNK Cianjur     :   “Terwujudnya Masyarakat Cianjur yang sehat, bebas dari  penyalahgunaan narkoba dan berakhlakul karimah.”

MISI BNNK Cianjur     :   “Menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakatCianjur dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.”
 
Dengan memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan struktur wilayah secara topographi berbukit dan landai dihuni oleh penduduk yang pluralisme dari berbagai suku tinggal di Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Cianjur dari data tahun 2014 sebanyak 2.217.040 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.166.281 jiwa perempuan 1.050.759 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 58% per tahun serta kepadatan penduduk rata-rata 659 jiwa per Km2, konsentrasi penduduk berada di wilayah utara sehingga pengembangan ekonomi di wilayah selatan dan tengah mengalami kendala untuk dikembangkan antara lain dikarenakan penduduknya masih jarang dan terpencar-pencar.
Pada dasarnya penduduk dikabupaten Cianjur memiliki multi karakter, hal tersebut menyebabkan banyak pergeseran kebudayaan sehingga menjadikan penduduk mempunyai kepentingan secara politis.
            BNN di daerah sebagai Lembaga Pemerintan Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk mengontrol dinamika penduduk dalam aktivitasnya melalui aspek pemetaan jaringan lintas aktivitas masyarakat. Operasional BNNK Cianjur dalam aplikasi kegiatannya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BNN 2015-2019 serta Renstra BNNP tahun 2015-2019 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK Cianjur yang dilaksanakan oleh seksi-seksi di lingkungan BNNK Cianjur.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BNN di daerah sebagai Lembaga Pemerintan Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk mengontrol dinamika penduduk dalam aktivitasnya melalui aspek pemetaan jaringan lintas aktivitas masyarakat. Operasional BNNK Cianjur dalam aplikasi kegiatannya mengacu kepadaRencana Strategis (Renstra) BNN 2015-2019 serta Renstra BNNP tahun 2015-2019 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK Cianjur yang dilaksanakan oleh seksi-seksi dilingkungan BNNK Cianjur.
Sesuai amanah Konstitusi Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 64 ayat (1) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka dibentuklah lembaga yang secara khusus menangani permasalahan P4GN yaitu Badan Narkotika Nasional.
Selanjutnya di Pasal 65 ayat (2) BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka sesuai amanah tersebut di ayat (3) dengan kesepakatan Kepala Daerah dan/atau Kabupaten/Kota maka terbentuklah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur sebagai vertikalisasi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang ada di daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi BBNK Cianjurmelaksanakan kewenangan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam walayah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

  • Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Cianjur.
  • Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kabupaten Cianjur.
  • Melaksanakan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah kabupaten cianjur
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten Cianjur.
  • Melaksanakan pelayanan administrasi BNNK Cianjur, dan
  • Melakukan evaluasi dan pelaporan BNNK Cianjur.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur terdiri atas :

  • Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur
  • Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur
  • Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur
  • Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur
  • Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur

Dalam struktur kepegawaian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur membantu pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di daerah.Pemerintah Kabupaten Cianjur juga telah memfasilitasi pegawainya yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan di BNNK Cianjur sebanyak 8 Orang dengan tidak lepas dari hak-hak PNS daerah yang bersangkutan tidak akan dihilangkan.
Strukralisasi Pegawai BNNK Cianjur sbb :
pegawai sebanyak 19 orang dengan katagori :

  • 8 orang dipekerjakan dari PEMDA
  • 3 orang BKO Polda Jabar
  • 8 orang PNS Pusat BNN.

Adapun Susunan Organisasi sebagai berikut :
lampiran Keputusan Kepala BNN Nomor :Kep/173/IV/SU/KP.02/2015/BNN Tentang DSP BNN, BNNP dan BNNK
 

 

Badan Narkotika Nasional Regional Kabupaten Jawa Barat



SISTEM INFORMASI REHABILITASI TERPADU JAWA BARAT