BNN Kabupaten Karawang

Sejarah Badan Narkotika Nasional (BNN)
Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 64, pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan kinerjanya, BNN bertugas untuk melakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Terkait dengan ketentuan tersebut, pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi organisasi BNN, yang dituangkan secara rinci dan organisasional dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Beberapa perubahan substansial menyangkut organisasi BNN yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti : Kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna Narkoba, peningkatan kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkoba. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK) mempunyai hubungan organisasional yang bersifat vertikal dengan BNN Pusat.
Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2010 lalu merupakan peraturan pelaksanaan tentang struktur organisasi dan tata kerja BNN, yang disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Perpres ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, tata kerja dan eselonisasi seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan BNN.
Selanjutnya dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa selain melaksanakan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
 
VISI
 
VISI BNNK Karawang adalah menjadi Lembaga Pemeritah Non Kementrian profesional yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Bangsa dan Negara dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Karawang
 
 
MISI
 
    MISI BNNK Karawang adalah Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, Bangsa dan Negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya.
 
 
 
 
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
 
 
           A.  BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
      BNNK Karawang di pimpin oleh Kepala yang mempunyai tugas :
1.   Memimpin BNNK Karawang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Karawang;
2.   Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakatdalam wilayah Kabupaten Karawang. 

B.     SUB BAGIAN TATA USAHA
1.   Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.
2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a.       Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b.      Pelaksanaan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga BNNK Karawang;
c.       Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan mesyarakat;
d.      Penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan
e.       Evaluasi dan penyusunan laporan.
 
 
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Amyah Supriyatna,SKM) dengan Staf :

  1. Ai Patimah A.Md
  2. Apryanto Butar Butar A.Md
  3. Siti Nurjanah
  4. Rina Dwi Pratiwi

 
 
C.    SEKSI PENCEGAHAN  DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.   Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugasmelakukan penyiapan  pelaksanaankoordinasi penyusunan rencana strategis  dan rencana kerja, kebijakan teknis P4GN dalam wilayah Kabupaten Karawang.
2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a.  Pelaksanaan desiminasiinformasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran masyarakat di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Karawang;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Karawang;
Bidang Pencegahan dan Perberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Puspita Wulansari,SH) yang terdiri dari Staff :

  1. Bambang Fitrianto, S.I.Kom
  2. Noviyanti Dwi Pratiwi,S.I.Kom
  3. Iip Saripudin
  4. Aep Saepudin

 
 
D.    SEKSI REHABILITASI
1.  Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan dalam wilayah Kabupaten Karawang.
2.   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
a.    Pelaksanaan koordinasi rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Karawang;
b.   Pelaksanaan asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika,peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Karawang.
Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Dra.Lasmaria Napitupulu,Apt) yang terdiri dari Staff :

  1. Ari Susi Dewanti,AMKL
  2. Karwita
  3. Caezar Oktavianus Rianto

 
E.     SEKSI PEMBERANTASAN
1.   Seksi Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam Kabupaten Karawang
2.   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :
a.      Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kabupaten Karawang.
b.     Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Karawang.
c.      Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Kabupaten Karawang
Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(Gunadi, SH., M.Hum., M.Si) yang terdiri dari Staff :

  1. Amud Setiabudi,SH
  2. Dady Triana
  3. Roselina Rosmery S,SH

 
 
F.     BENDAHARA
1.    Bendahara bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNNK Karawang selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugasmenerima, membayarkan uang sesuai bukti – bukti, membukukan setiap mutasi keuangan, memungut dan menyetorkan pajak – pajak serta membuat laporan keuangan berdasarkan standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berlaku.
2.   Dalam melaksanakan tugasnya, dapat dirinci sebagai berikut :
a.   Mengelola keuangan sesuai standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas – tugas perbendaharaan.
b.   Menyiapkan buku kas umum, buku bank, buku kas, buku pajak, buku persekot, buku kendali anggaran/buku pengawas anggaran dan buku pembantu lainnya.
c.     Mencermati dan memahami DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), PO (Petunjuk Operasional), dan RO (Rencana Operasional) sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas – tugasnya.
d.     Membuat SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan), SPP-GUP (Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang Persediaan) dan SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang Persediaan) dengan teliti dan benar untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM.
e.    Menyimpan dana UP/TUP (Uang Persediaan-Tambahan Uang Persediaan) pada Bank Pemerintah dan/atau uang yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f.      Melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar.
g.     Meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti – bukti dan surat – surat pertanggungjawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran.
h.     Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti – bukti dan telah disetujui oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
i.       Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak – pajak atas tagihan yang dibayar.
j.       Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan.
k.     Memberikan bahan, data, dan informasi atas urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas dasar perintah atasan.
l.      Menyimpan semua dokumen keuangan dengan aman dan rapi pada tempat yang telah disediakan.
m.    Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan urusan perbendaharaan kepada atasan.
n.     Melakukan supervisi anggaran pada Subbag dan Seksi BNNK Karawang.
o.      Menjaga keamanan dan merawat saran prasarana kerja yang digunakan serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja.
p.     Melakukan tugas kedinasan lain yang diperhatikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

 

Badan Narkotika Nasional Regional Kabupaten Jawa Barat



SISTEM INFORMASI REHABILITASI TERPADU JAWA BARAT