BNN Kabupaten Kuningan

PROFIL BNN KABUPATEN KUNINGAN
 
Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) merupakan senyawa yang dapat menimbulkan resiko addict bagi penikmatnya. Fenomena meningkatnya jumlah korban Narkoba adalah sebuah gejala semakin memprihatinkannya peredaran, produksi dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia. Pada penghujung tahun 2015 lalu, prevalensi pengguna narkoba menembus angka 4 juta orang. Angka yang selaiknya tidak hanya membuat kita terperangah, tetapi juga berfikir untuk ikut andil dalam penanggulangannya.
Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor perekonomian, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pola asuh yang kurang baik dan tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu.
Kabupaten Kuningan dengan jumlah penduduk 1.140.777 jiwa yang tersebar di 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan memiliki kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Tidak sedikit masyarakat Kabupaten Kuningan yang mencari pekerjaan di luar kota. Hal ini tidak menutup kemungkinan masuknya narkoba ke dalam wilayah Kabupaten Kuningan. Arus lintas kabupaten maupun lintas provinsi sangat rawan akan peredaran gelap narkoba.
Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kuningan saat ini bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, namun sudah merambah ke usia remaja bahkan kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental yang masih labil dan tergiur dengan keuntungan besar sehingga dijadikan ajang bisnis barang haram.
Sejak tahun 2011, BNN Kabupaten Kuningan sebagai salah satu perwakilan BNN di daerah memiliki tugas menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaan tugas tentunya harus diiringi dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Kuningan agar program dapat berjalan dengan baik
Adapun dalam mempertanggungjawabkan kegiatan, setiap tahun BNNK Kuningan membuat sebuah laporan yang disebut sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP) BNN yang meliputi komponen rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja.
 

B.   Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

 
C.   Kedudukan, Tugas dan Fungsi
       1. Kedudukan
            BNNK Kuningan secara struktural berkedudukan di daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala BNN RI melalui Kepala BNN Provinsi.
 
2. Tugas
                        BNNK Kuningan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di wilayah Kabupaten Kuningan.
3. Fungsi

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Kuningan;
  3. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK Kuningan;
  4. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK Kuningan;
  5. Pelayanan administrasi BNNK Kuningan.

 
D.   Struktur Organisasi  
1.  Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan terdiri atas:
a.  Kepala
b.  Kepala Sub Bagian Umum
c.  Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
d.  Kepala Seksi Rehabilitasi
e.  Kepala Seksi Pemberantasan
f.   Jabatan Fungsional

Visi BNNK Kuningan :
Menjadi Perwakilan BNN di Kabupaten Kuningan yang Profesional dan mampu menyatukan dan menggerakan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Kuningan di dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
 
Misi BNN Kabupaten Kuningan :
Bersama Instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan Komponen Masyarakat di Kabupaten Kuningan melaksanakan :

  1. Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Pencegahan
  3. Penjangkauan dan Pendampingan;
  4. Pemberantasan

Didukung tata kelola pemerintah yang akuntabel, dalam rangka P4GN
 

Badan Narkotika Nasional Regional Kabupaten Jawa Barat



SISTEM INFORMASI REHABILITASI TERPADU JAWA BARAT