jabar.bnn.go.id, Bandung – Kepala BNN Provinsi Jawa Barat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN TA 2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Rapat dihadiri secara virtual dari Ruang Sidang, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Agenda sidang Tahunan MPR RI adalah Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 oleh Ketua MPR RI dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara.
Dalam Pidato Kenegaraannya Presiden Jokowi mengatakan, saat ini dunia tengah menghadapi tantangan yang sangat berat. Semua negara di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Di tengah perekonomian dunia yang belum sepenuhnya bangkit, tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi.
Ada 4 (Empat) Kekuatan yang dimiliki Indonesia Kata Presiden Joko Widodo diantaranya, Mengelola Pandemi dengan baik, Sumber daya alam yang melimpah, Bonus demografi dan Kepercayaan Internasional. Selain itu Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu “Eling lan Waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita, dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya.
Turut Hadir di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat diantaranya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan Instansi Vertikal serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. (IFK/RSA)
